Tertinggi Pada Triwulan IV, Sepanjang 2015 Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,79 Persen

Oleh: Humas : 5 Feb 2016 

Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan, ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 tumbuh sebesar 5,04 persen, tertinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya tahun 2015, yaitu masing-masing sebesar 4,73 persen (triwulan I); 4,66 persen (triwulan II) dan 4,74 persen (triwulan III) ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79 persen. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 mencapai 4,79 persen melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,02 persen.

Kepala BPS Suryamin dalam keterangan persnya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi 5,08 persen.

“Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,06 persen, diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,53 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 8,08 persen,” kata Suryamin kepada wartawan di kantor BPS, Jakarta, Jumat (5/2) pagi.

Struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha tahun 2015, menurut Suryamin, didominasi 3 (tiga) lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan (20.84 persen); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (13,52 persen); dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (13,29 persen).

Suryamin juga menyampaikan, struktur ekonomi Indonesia secara spasial Tahun 2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,29 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,21 persen, dan Pulau Kalimantan 8,15 persen.

Jasa Keuangan dan Asuransi

Mengenai pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2015 yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,04 persen, Kepala BPS Suryamin mengemukakan, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 7,91 persen. Sementara Jasa Keuangan dan Asuransi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 12,52 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 9,74 persen, dan Konstruksi sebesar 8,24 persen.

“Ekonomi Indonesia triwulan IV-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi 1,83 persen. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami kontraksi 23,34 persen. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan Ekspor neto,” jelas Suryamin.

(Humas BPS/ES). setkab|AI

Bertemu WNI di Dili, Presiden Jokowi: Pembangunan Saat Ini Indonesia Sentris

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Jokowi di akhir kunjungannya menyempatkan hadir menemui warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Timor Leste, Selasa (26/1) petang pukul 18.45 waktu setempat.

WNI yang berkumpul di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sangat gembira dengan kesediaan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana menyempatkan diri untuk bertemu.

Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan saat ini bukanlah Jawa Sentris namun Indonesia Sentris.

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa nantinya wilayah perbatasan Indonesia akan makin diperbaiki dan ditingkatkan.

“Saya kan nanti Desember ke Kupang, Bapak/Ibu bisa bertemu lagi dengan saya di sana,” ujar Presiden seraya menyampaikan waktu yang dimilikinya sedikit di pertemuan tersebut.

Perbaikan perbatasan bukan hanya di NTT, Presiden Jokowi sampaikan daerah yang lain seperti Entikong juga jadi perhatian pemerintah pusat.

Program pembangunan ke depan, menurut Presiden, adalah dari pinggiran atau desa. “Prioritas adalah daerah di Bagian Timur,” jelas Presiden.

Contoh daerah lain yang baru saja dikunjungi Presiden adalah Nduga. Untuk itulah, Presiden Jokowi minta nantinya ada jalan tembus dari Wamena ke Nduga.

“Saya ndak mau tahu yang penting selesai. Perintah saya adalah selesai,” tegas Presiden.

Selesai menemui WNI di KBRI Dili, Timor Leste, Presiden Jokowi kembali ke Jakarta, Selasa (26/1) petang sekitar pukul 19.00 waktu setempat.

Dalam kunjungan kerja ke Timor Leste ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menlu Retno LP Marsudi, Seskab Pramono Anung, Menteri KP Susi Pudjiastuti, Menpora Imam Nahrawi, Kepala BIN Sutiyoso, Kepala Basarnas Henry Bambang Soelistyo, dan Kepala ANRI Mustarilrawan. (EN/ES). Setkab.go.id/26Jan|AI

Presiden Perintahkan Kapolri Kejar Dan Tangkap Pelaku Teror

Kamis, 14 Januari 2016 |

[JAKARTA] 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kapolri dan Menkopolhukam untuk menangkap pelaku teror ledakan di Pos Polisi, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Presiden berduka atas jatuhnya korban atas teror ini.

"Kita semua tentu saja berduka atas jatuhnya korban dari peristiwa ini. Saya telah perintahkan Kapolri, Menkopolhukam mengejar, menangkap, baik yang di peristiwa maupun di jaringan-jaringannya," kata Jokowi di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (14/1).

Jokowi mengecam bentuk berbagai upaya teror yang mengganggu keamanan masyarakat serta ketenangan rakyat. Jokowi berharap agar masyarakat tetap waspada dan tenang.

"Negara, bangsa dan rakyat, kita tak boleh kalah, takut oleh aksi teror seperti ini. Saya berharap masyarakat tenang," ujarnya.

Jokowi membatalkan sejumlah agenda kerjanya di Cirebon. "Saya akan kembali ke Jakarta," ucapnya. [C-6/L-8] Source: SP

Terima Presiden Jokowi, PM Timor Leste: Kami Tidak Akan Terkejut

Indonesia Jadi Negara Besar

Presiden Jokowi dan PM Rui Maria Araujo menyampaikan hasil pertemuan bilateral di Kantor PM, Dili, Timor Leste (26/1). (Foto:Humas/Rahmat)

Jakarta, 26 Jan 2016

Perdana Menteri (PM) Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Dr Rui Maria Araujo menilai, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia telah menjadi salah satu negara dinamis baik di tingkat regional maupun global.

“Kami tidak akan terkejut jika Indonesia menjadi salah satu negara terbesar di dunia,” kata PM Rui dalam keterangan pers setelah menerima kunjungan Presiden Jokowi, di Istana Perdana Menteri, Dili, Timor Lesete, Senin (26/1) mulai pukul 14.15 waktu setempat.

PM Rui mengapresiasi adanya penandatanganan kerja sama antara pemerintah RI dengan pemerintah Timor Leste dalam bidang kelautan dan perikanan, terutama mengenai batas lalu.

“Kedua negara menjadi lebih jelas dalam hal batas laut maritim dan akan menyepakati beberapa hal tersebut,” ungkap PM Rui.

Kerja sama lain yang dilakukan antara Indonesia dan Timor Leste adalah di Bidang ESDM, Kelautan dan Perikanan, Kearsipan, dan juga kepemudaan.

Menurut PM Rui, adanya kerja sama pemerintah RI dengan pemerintahan Timor Leste itu memperlihatkan ikatan yang sangat kuat antar kedua negara.

Negara Pertama

Sementara itu Presiden Jokowi dalam keterangan persnya mengemukakan, bahwa Timor Leste merupakan negara pertama yang dikunjungi tahun 2016.

“Indonesia menegaskan bahwa sebagai mitra kerja utama bagi negara Timor Leste,” kata Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan bilateral tadi, Indonesia dan Timor Leste berkeinginan untuk menyelesaikan batas darat dan batas laut pada kuartal pertama 2016.

Di bidang ESDM, infrastruktur dan BUMN Indonesia akan terus meningkatkan kerja sama di Timor Leste.

Selanjutnya di bidang perbankan dan telekomunikasi juga akan terus ditingkatkan seperti PT Telkom dan Bank Mandiri.

Untuk people to people contact, Indonesia menandatangani kerja sama dalam hal penerbangan dan pengembangan dirgantara. (EN/ES). Setkab.go.id/26Jan|AI

Tahun 2015, Pelanggaran Kebebasan Beragama Cukup Tinggi

Senin, 18 Januari 2016 |

[JAKARTA]

Sudah lebih dari satu tahun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) memimpin bangsa ini. Terpilihnya Jokowi-JK membawa harapan bagi perbaikan bangsa, terutama dalam melahirkan kebebasan beragama.

Hal itu telihat dari komitmen politik yang tertuang dalam Nawacita, di mana bertekad menghadirkan kembali negara dalam berbagai urusan masyarakat dan menciptakan ruang dialog antar warga.

Namun faktanya, sepanjang tahun 2015, tindakan pelanggaran kebebasan bergama dan berkeyakinan cukup tinggi. Bahkan lebih tinggi dari tahun 2014.

"Kami mencatat ada 196 peristiwa pelanggaran sepanjang 2015 dengan 236 bentuk tindakan yang tersebar di seluruh tanah air," kata Ketua Setara Institute Hendardi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/1).

Ia menjelaskan dibandingkan tahun 2014 lalu, jumlah pelanggaran hanya 134 peristiwa dengan 177 tindakan. Jumlah peristiwa berbeda dengan jumlah tindakan karena dalam satu peristiwa bisa terjadi berbagai bentuk tindakan.

Dari aspek wilayah, pelanggaran tertinggi masih di Jawa Barat dengan 44 peristiwa pelanggaran. Kemudian disusul Aceh (34 peristiwa), Jawa Timur (22 peristiwa), DKI Jakarta (20 peristiwa) dan Yogyakarta (10 peristiwa).

Sementara dari sisi waktu, pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu 31 peristiwa. Kemudian Oktober (27), Januari-Fenruari (23), Mei (21), Maret (16) dan April (11).

"Dari 236 tindakan, ada 100 tindakan dilakukan aktor-aktor penyelenggara negara, sementara 136 tindakan dilakukan oleh aktor non negara. Tindakan oleh aktor negara meningkat tajam dari 39 (2014) menjadi 100 (2015," ujar Hendardi.

Dia menegaskan fakta-fakta tersebut harus menjadi catatab serius bagi pemerintahan Jokowi-JK. Dari fakta yang ada salah satu titik lemah dalm perlindungan kebebasan beragama adalah perilaku aparatur pemerintahan, terutama di kabupaten dan kota. [R-14/L-8]. SP/AI

Jaringan Intelijen Penting Untuk Cegah Radikalisasi

Senin, 18 Januari 2016 |

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11). 

[JAKARTA] Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penguatan jaringan intelijen penting untuk mencegah masuknya paham radikalisme di kalangan masyarakat sehingga dapat menyebabkan aksi teror.

Peraturan hukum dan undang-undang yang sudah ada di Indonesia, lanjut Wapres Kalla, sudah mendukung upaya pemberantasan tersebut.

"Sebenarnya yang paling penting itu efektifitasnya, jaringannya, bahwa intelijen itu penting untuk (memberantas) terorisme. Bahwa semua sudah ada hukumnya, tinggal bagaimana pelaksanaan efektivitasnya saja," kata Wapres di Jakarta, Senin (18/1).

Dia menjelaskan upaya deradikalisasi dapat dilakukan melalui komunikasi dan kerja sama dengan para tokoh agama.

"Ya segala macam cara sebenarnya. Mulai dari kerja sama dengan Majelis Ulama, dengan NU, dengan Muhammadiyah, bisa juga melalui dakwah dan pendidikan. Ini kan teroris itu macam-macam juga alasannya, ada yang marah karena masa depan, ada yang marah karena situasi di Timur Tengah," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan berharap DPR dapat merespons positif terkait rencana perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar penegak hukum bisa melakukan pencegahan aksi teror.

"Sekarang BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sudah melakukan harmonisasi dan kita berharap DPR merespons positif," kata Menkopolhukam.

Satu poin penting dalam revisi undang-undang tersebut terkait penambahan kewenangan kepada aparat untuk dapat menangkap dan menahan terduga terorisme sebagai langkah pencegahan.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan tersebut menyatakan aksi teror bom dan penembakan di Jalan MH Thamrin sudah diketahui sejak menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2016.

Kepala BIN Sutiyoso juga menyatakan kewenangan lembaga yang dipimpinnya dalam menangani terorisme memang terbatas.

Oleh karena itu, Sutiyoso mengharapkan UU Intelijen Negara juga direvisi supaya memberi kewenangan lebih besar kepada BIN.

"Salah satu jalannya ya revisi Undang-Undang Intelijen Negara ataupun Undang-Undang Tentang Terorisme agar BIN bisa menangkap serta menahan teroris," ujar Sutiyoso.

Dia mengatakan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Prancis dan negara Eropa lainnya sudah merevisi undang-undang intelijen dengan tujuan agar bisa menangkap terduga teroris.

Selain penangkapan terduga teroris, ia juga menyebutkan beberapa aturan yang akan disempurnakan termasuk pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi. [Ant/L-8]. SP/AI

0