Perintah Presiden Harus Selesai 2 Pekan, Gelar Perkara Kasus Dugaan Penistaan Agama Dilakukan Terbuka

Diposkan pada: 6 Nov 2016

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian agar melakukan gelar perkara kasus penistaan agama oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok secara terbuka.

Arahan ini disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Kantor Presiden, Jakarta, Sabtu (5/11) malam.

“Tadi Bapak Presiden menyampaikan agar gelar perkaranya dilakukan live (terbuka). Ini perintah eksepsional dari Bapak Presiden untuk membuka transparansi,” terang Tito Karnavian yang memberikan keterangan kepada wartawan didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Untuk diketahui, gelar perkara kasus pidana oleh tim penyidik biasanya dilakukan secara tertutup. Namun kali ini, gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama tersebut mendapat pengecualian sebagai perintah langsung dari Presiden Jokowi.

Tak cukup sampai di situ, menurut Kapolri, kepolisian juga akan mengundang berbagai pihak termasuk pihak kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi III DPR RI, para pelapor, saksi-saksi ahli yang diajukan pelapor termasuk Majelis Ulama Indonesia, serta saksi-saksi ahli yang dihadirkan penyidik dari kalangan akademis dan lembaga bahasa yang dianggap kredibel dan netral saat gelar perkara dilakukan.

“Kemudian tentu juga akan kita hadirkan saudara terlapor Basuki Tjahaja Purnama, kalau yang bersangkutan ingin hadir dipersilakan tetapi kalau tidak ingin hadir bisa diwakili oleh penasihat hukum,” kata Tito.

Menurut Kapolri, gelar perkara itu dilakukan untuk melihat apakah terlapor, Basuki Tjahaja Purnama, telah melakukan tindakan pidana atau tidak. Dengan gelar perkara yang dilakukan secara terbuka diharapkan publik betul-betul melihat dengan jernih penyelesaian kasus ini, dan dapat mengetahui secara terbuka apa yang dilakukan oleh penyidik dan isi dari keterangan para ahli, pelapor, dan terlapor sendiri.

Kalau ditemukan adanya tindak pidana, lanjut Kapolri, maka akan ditingkatkan menjadi penyidikan dan akan kita tentukan tersangkanya. Ia menjelaskan, dalam kasus ini berarti terlapor dan diproses sesuai aturan criminal justice system yang berlaku, yaitu kejaksaan dan pengadilan.

Sebaliknya, jika dalam gelar perkara yang dilakukan secara tersebut tidak ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus dugaan penistaan agama, Kapolri menegaskan bahwa proses penyelidikan akan dihentikan dan dapat dibuka kembali bila terdapat bukti-bukti yang menguatkan. Proses hukum tersebut akan diselesaikan selambat-lambatnya hingga dua pekan mendatang.

“Ini sesuai dengan perintah Presiden bahwa proses hukum harus sudah selesai dalam waktu dua pekan,” ucap Tito.

Sebelumnya, dalam keterangan pers usai memimpin rapat koordinasi pasca aksi unjuk rasa di Istana Merdeka pada Jumat (4/11) malam, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama harus dilakukan dengan tegas, cepat, dan transparan.

“Saya telah memerintahkan Wakil Presiden untuk menerima perwakilan unjuk rasa. Dalam pertemuan itu telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan,” tegas Presiden.

Sumber: setkab.go.id

Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan, terkait kasus soal ucapan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, di Pulau Seribu, beberapa waktu yang lalu, yang dianggap sebagai satu penistaan terhadap agama seusai laporan Kapolri sudah dilakukan proses hukum. Bahkan sebelum diproses, sudah minta diperiksa, datang sendiri ke Kepolisian.

Namun ia mengingatkan, tentunya ada tahapan-tahapan, ada satu proses yang tidak serta merta. “Sementara sekarang ini sedang dipanggil para saksi yang untuk memberikan kesaksian dan semuanya tentu nanti menjadi bahan bagi aparat penegak hukum untuk menilai, menakar, dan memberikan suatu kepastian hukum tentunya terhadap gubernur itu,” kata Wiranto kepada wartawan usai mendampingi Presiden Jokowi menerima pengurus MUI, NU, dan PP Muhammadiyah, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/11) siang.

Menko Polhukam meminta masyarakat supaya memahami proses penanganan hukum terhadap kasus dugaan penistaan agama itu, supaya tenang, dan tidak resah.

Mengenai rencana aksi demonstrasi yang akan digelar sejumlah elemen masyarakat pada 4 November mendatang, Menko Polhukam menegaskan, memang tidak dilarang karena itu merupakan hak menyampaikan pendapat di muka umum, yang dilindungi undang-undang atau diatur dengan undang-undang.

Namun Menko Polhukam mengingatkan, bahwa peraturannya sudah jelas. Jumlahnya berapa, tiap 100 orang ada yang memimpin, atributnya apa, temanya apa, dan yang diharapkan setelah jam 18.00 bubar karena aturannya begitu, sehingga tidak meresahkan masyarakat .

Wiranto juga mengingatkan, kalau suatu demonstrasi yang merupakan pernyataan pendapat di muka umum, tapi justru mengganggu kebebasan orang lain, berarti itu sudah langkah-langkah yang salah. “Kebebasan boleh, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang lain,” ujarnya.

Untuk itu, Menko Polhukam Wiranto mengajak semua pihak mengikuti apa yang disampaikan Ketua MUI KH. Ma’ruf Amin, bahwa kita mengharapkan semuanya tenang. “Ayo kita jalani satu kehidupan yang damai, yang elegan, yang bermartabat,” pungkasnya.

Sumber: setkab.go.id

Kebijakan APBN/fiskal pemerintah saat ini fokus pada bagaimana menggunakan instrumen fiskal untuk menjaga perekonomian Indonesia dari perlemahan kondisi global, terutama perdagangan internasional. Namun demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, pemerintah juga meningkatkan pemihakan pemerintah untuk melindungi kelompok miskin.

“Penerima bantuan iuran yang tadinya 88,2 juta orang kini menjadi 92,2 juta orang. Pemerintah juga meningkatkan subsidi bunga dari Rp30 triliun Kredit Usaha Rakyat menjadi Rp100-120 triliun di tahun 2016. Sementara jumlah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) naik dari 3,5 juta keluarga menjadi 5 juta,” kata Sri Mulyani pada acara Press Briefing “2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK”, di Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/10) siang.

Menkeu menjelaskan, kebijakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kini diarahkan untuk membuat sisi belanja menjadi lebih targeted, dan lebih langsung menyelesaikan masalah yang memang merupakan masalah intinya, yaitu kemiskinan dan investasi yang bisa meningkatkan pembentukan modal domestik bruto serta menunjang produktivitas jangka menengah dan panjang.

Selain mengurangi tekanan perlemahan yang berasal dari global untuk melindungi ekonomi Indonesia, menurut Menkeu, pemerintah juga melakukan pengeluaran yang lebih taktikal strategis untuk membangun pondasi masa depan.

Ditegaskan Sri Mulyani, untuk 2017 pemerintah akan menjaga APBN menjadi instrumen fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan dan mengatasi kemiskinan.

“Ini akan menjadi suatu tema yang akan terus-menerus dilakukan di dalam mendesain APBN kita. Untuk bisa mencapai instrumen itu, tanpa membuat fiskal kita mengalami kondisi yang tidak sustainable maka penerimaan negara harus terus diperbaiki,” pungkas Sri Mulyani.

Tampak hadir dalam Press Briefing itu antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PANRB Asman Abnur, dan Kepala BKPM Thomas Lembong (RMI/ES)

Sumber: setkab.go.id

2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Darmin: 214 Regulasi Disederhanakan, Izin Investasi Cuma 3 Jam

Diposkan pada: 25 Oct 2016

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengambil langkah-langkah taktis dan fundamental dalam situasi ekonomi dunia yang melambat untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur. Salah satunya dengan melakukan reformasi fiskal yang fokus pada tiga (3) tujuan utama.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, reformasi fiskal yang pertama dilakukan adalah penurunan subsidi besar-besaran pada akhir 2014. Yang kedua, pengeluaran didorong ke arah pembangunan infrastruktur, dan yang ketiga pengeluaran negara juga didorong ke arah pendidikan dan kesehatan.

“Meski APBN menghadapi kendala dengan perlambatan dunia ini, tetapi kita justru mulai dengan reformasi di bidang itu,” ungkap Darmin dalam acara Press Briefing “2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK”, di Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/10) siang.

Lebih lanjut, Darmin menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sekaligus akan menjawab persoalan ketimpangan. Hal ini dapat dilihat dari gini rasio yang relatif membaik. Selain mengisi kelemahan utama ekonomi, pembangunan infrastruktur juga mempunyai keuntungan non-tradable goods, tidak perlu dijaja-jajakan kemana-mana untuk menjualnya.

Hasil Paket Kebijakan Ekonomi

Mengenai berbagai kebijakan deregulasi dan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah, Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, bahwa fokus kebijakan itu adalah untuk meningkatkan investasi, kemudahan memperoleh izin usaha, mendorong masyarakat berpenghasilan rendah, hingga ekspor.

“Dari paket I sampai XIII, pemerintah telah menyederhanakan 214 regulasi. Dari 204 itu, 202 sudah keluar dan selesai. Jadi itu berarti 99 persen,” jelas Darmin.

Selain itu, pemerintah telah membentuk task force besar yang terdiri dari banyak Kementerian/Lembaga. Task forceini terdiri dari empat kelompok kerja, mulai dari Pokja I tentang kampanye dan diseminasi kebijakan; Pokja II tentang percepatan dan penuntasan regulasi; Pokja III tentang evaluasi dan analisa dampak; dan Pokja IV tentang penanganan dan penyelesaian kasus.

Dijelaskan oleh Darmin, dari hasil paket kebijakan ekonomi ini, pemerintah telah meresmikan 28 Pusat Logistik Berikat (PLB) yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga itu akan menolong kecepatan dan efisiensi logistik kita,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat perizinan menjadi tiga jam, mengusulkan pengembangan kawasan industri, menetapkan sistem pengupahan, mendorong kemudahan dan insentif Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), melakukan pembiayaan ekspor/KURBE, mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM (EODB), mempersingkat proses insentif fiskal, agregator/konsolidator produk-produk ekspor UKM, dan revisi DNI melalui Perpres Nomor 44 tahun 2016.

“Ini semua tentu saja untuk menjadi pelumas. Sehingga ekonomi kita diharapkan bisa berjalan lebih efisien dan lebih cepat,” pungkas Darmin.

Hadir dalam Press Briefing itu antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PANRB Asman Abnur, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (RMI/ES)

Sumber: setkab.go.id

2 Tahun Pemerintahan Jokowi–JK, Menteri PANRB:

22 LNS Dibubarkan, 71% K/L Raih WTP

Diposkan pada: 25 Oct 2016

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengemukakan, salah satu prioritas reformasi birokrasi dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) adalah pelaksanaan reformasi kelembagaan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

“Selama pemerintahan Kabinet Kerja sudah 22 Lembaga Non Struktural (LNS) dibubarkan. Terakhir tahun 2016 ini ada 10 LNS yang dibubarkan untuk mengurangi keborosan kewenangan yang mengakibatkan keborosan anggaran,” kata Asman Abnur pada acara Press Briefing “2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK”, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (25/10) pagi.

Selain reformasi kelembagaan, menurut Asman, Kementerian PANRB juga memberikan perhatian pada reformasi pelayanan publik melalui pengembangan inovasi pelayanan publik, terutama pada unit pelayanan dasar dan perizinan, seperti PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), RSUD, Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Polres, dan Puskesmas. Hal ini dinilai penting untuk mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

“Kami sudah membentuk di 59 kabupaten/kota sebagai role model pelayanan publik. Kami juga mendorong kompetisi inovasi pelayanan publik dan pesertanya terus makin meningkat. Tahun 2016 ada 2.476 inovasi yang ikut kompetisi, 297 di antaranya merupakan best practice yang siap direplikasi ke instansi lain,” papar Asman.

Sementara dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Menteri Asman menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan pada area pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Untuk pengawasan salah satu indikatornya adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan. Dikatakan Asman, instansi yang meraih opini WTP atas laporan keuangan, perkembangan setiap tahunnya cukup baik.

“Untuk kementerian/lembaga dari target 95% pada tahun 2019 realisasinya pada tahun 2015 mencapai 71%. Untuk provinsi dari target 85% realisasinya mencapai 76%, sedangkan kabupaten/kota dari target 65% realisasinya sudah mencapai 44%,” terang Asman.

Terkait akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah yang akuntabel yang memiliki skor B atas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, perkembangannya cukup baik terutama untuk kementerian/lembaga dan provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif.

“Untuk kementerian/lembaga dari target 85% realisasinya mencapai 80,52%. Untuk provinsi, dari target 75% realisasinya mencapai 47,06. Sedangkan untuk kabupaten/kota, dari target 50% baru mencapai 8,93%,” pungkas Asman. (SM/ES)

Sumber: setkab.go.id

0